APLIKASI KOMPUTER PEMANFAATAN E-GOVERNMENT DALAM PEMERINTAHAN

BAB I
DEFINISI DAN MANFAAT UTAMA E-GOVERNMENT

Berbeda dengan definisi e-Commerce maupun e-Business yang cenderung universal, e-Government sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal :
Walaupun sebagai sebuah konsep e-Government memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda maka definisi dari ruang lingkup e-Government pun menjadi beraneka ragam;
Spektrum implementasi aplikasi e-Government sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi;
Pengertian dan penerapan e-Government disebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi dari negarayang bersangkutan dan
Visi, misi dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa.

Masalah definisi ini merupakan hal yang penting, karena akan menajdi bahasa seragam bagi para konseptor maupun praktisi yang berkepentingan dalam menyusun dan mengimpelementasikan e-Government di suatu negara. Terkadanag definsi yang terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh e-Government, sementara definisi yang terlampau luas dan mengembang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh e-Government.
Terlepas dari berbagai perbedaan yang ada, sebenarnya ada sebuah benag merah yang dapat ditarik dari kebhinekaan tersebut. Sebelum melakukan hal tersebut, ada baiknya terlebih dahulu bagaimana berbagai komunitas atau institusi didunia mendefiniskan e-Government.

1.2. Manfaat e-Government
Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-Government, yaitu masing-masing adalah :
Merupakan suafu mekanisme interaksi baru (modern), antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana
Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet): dengan tujuan
Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.

Secara jelas dua negara besar gang terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika dan dan Inggris melalui Al Gore dan bony Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Government bagi suatu negara, antara lain
Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara
Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance;
Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi. relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber­sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan
Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada serta
Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-Government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualtiasa kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu. impementasinya di suatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah suatu kepemimpinandan kerangkan pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional.
BAB III
KONSEP DAN VISI E-GOVERNMENT

2.1. Pemicu Utama e-Government
Dilihat dari sejarahnya, konsep e-Government berkembang karena
adanya 3(tiga) pemicu (driveis) utama, yaitu :
1.Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, civil society, good corporate governance; perdagangan bebas, pasar terbuka, dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin diasingkan dan pergaulan dunia. Daiam format ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap peranannya di dafam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi lebih berorientasi kepada eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah porgaulan global. Jika dahulu di dalam sebuah negara kekuasaan lebih berpusat pada sisi pemerintahan (supply side), sehingga tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya menjadi semakin tinggi (karena untuk dapat bergaul dengan mudahdan efektif dengan masyarakat negara lain, masyarakat di sebuah negara harus memiliki sebuah lingkungan yang kondusif dimana hal ini merupakan tanggungjawab pemerintah).
2.Kemajuan teknologi informasi (Komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan duni dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai negara di dunia dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara (mediasi} apapun. Tentu saja buah dari ternoiogi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di nnasa modern harus bersikap dalam melayani masyarakatnva, karena banyak aspek-aspekdan fungsi-fungsi pemerintah konvensional yang secara tidak langsung telah diambil alih oleh masyarakatnya sendiri (misalnya masalah pers, sosial, agama, pendidikan; kesehatan,dan lain sebagainya) karena adanya teknologi ini. Inilah alasan lain mengapa pemerintah bersangkutan dapat secara benar dan efektif rnereposisikan peranan dirinya.
3.Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Keintiman antara masyarakat (sebagai pelanggan) dengan petaku ekonomi (padagang, investor, perusahaan,dan lain-lain) telah membuat terbentunya sebuah standard pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Percepatan peningkatan kinerja di sektor swasta ini tidak diikuti dengan pecepatan yang sama di sektor publik, sehingga masyarakat dapat mehhat adanya kepincangan dalam standard kualitas pemberian pelayanan. Dengan kata lain, secara tidak langsung tuntutan masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin tinggi; bahkan jika terbukti terjadirya penyimpangan-penyimpanan dalam pengelolaan uang rakyat, masyarakat tidak segan-segan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui demonstrasi atau jalur-jalur lainnya.

Ketiga aspek di atas menyebabkan terjadinya tekanan dari masyarakat agar pernerintah memperbaiki kinerjanya secara signifikar; dengan cara memanfaatkan berbagai teknoiogi informasiyang ada. Negara Inggris misalnyamelihat perkawinan antara pemerintah dengan teknologi melahirkan sebuah konsep yang diistilahkan sebagai Electronic Service Delivery (ESD), yaitu bagaimana melalui media elektronik dan digital, pemerintah dapat menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakatnya. ESD ini kemudian berkembang dan menjadi cikal bakal e-Government, yaitu mekanisme dimana pemerintah menggunakan teknologi informasi (terutama internet) sebagai sarana Utamayang menghubungkan dirinya dengan para stakeholder, yaitu masyarak-at umum, kalangan industri, dan sektor publik lainnya.

2.2. Visi e-Government
Konsep e-Government ini berkembang di atas tiga kecenderungan yaitu:
Masyarakat bebas memilih bilamana dan darimana yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintahnya untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi yang diperlukan selama 24 hari sehari dan 7 hari seminggu (non-stop);
Untuk menjalankan mekanisme interaksi tersebut masyarakat dapat dan boleh memilih berbagai kanal akses (multiple channels), baik yancg sifatnya tradisional/konvensional maupun yang maupun yang paling modern, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta atau institusi non komersial lainnya; dan
Seperti layaknya konduktor dalam sebuah orkestra, pemerintah dalam hal ini berperan sebagai koordinator utarna yang memungkinkan berbagai hal yang diinginkan masyarakat tersebut terwujud artinya yang bersangkutan akan membuat sebuah:h suasana yang kondusif agar tercipta sebuah lingkungan penye!enggaraan pemerintahan seperti yang dicita-citakan rakyatnya tersebut.

Berdasarkan hal tersebut,maka selayaknya apabila sebuah negara memiliki visi e-Governmentnya masing-masing, sesuai dengan karakteristik dan cita-cita bangsanya.
Visi e-Government baik akan berdasarkan pada empat prinsip utama yaitu :
Prinsip pertama : Fokuslah pada perbaikan pelayaan pemerintahan kepada masyarakat. Karena bagitu selayaknya jenis pelayanan diberikan pemerintah kepada masyarakatnya, maka harus dipikirkan pelayanan mana saja yang menjadi prioritas.
Prinsip kedua : Bangunlah sebuah lingkungan yang kompetitif. Yang dimaksud dengan lingkungan yang kompetitif disini adalah bahwa misi untuk melayani masyarakat tidak hanya diserahkan, dibebani, atau menjadi hak dan tanggung jawab institusi publik (pemerintah) semata, tetapi sektor swasta dan non komersial diberikan pula kesempatan untuk melakukannya.
Prinsip ketiga : Berikan penghargaan pada inovasi,dan berilah ruang kesempatan bagi kesalahan.
Prinsip keempat: Tekanlah pada pencapaian organisasi.
BAB III
ELEMEN SUKSES PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Menurut hasil kajian dan dan riset dari Harvard JFK School of Government untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah: Support, Capacity, dan Value.

3.1. Support
Elemen pertarna dan paling krusia! yang harus dimifiki oleh pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar--benar menerapkan konsep e-Goverment; bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip a-Government. Yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut :
Disepakatinya kerangka e-Government sebaaai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya.
Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informazi, dan lain-lain di setiap tataran pemerintahan.
Dibangunnya berbagai infrastruktur.
Struktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk pengembangkan e-Government; dan
Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, kontinyu. konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

3.2. Capacity
Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian e-Government terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu :
Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
Ketersediaan infrastruktur teknologi inforrnasi yang menandai karena fasilias ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan peneranan konsep e-Government, dan
Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

3.3. Value
Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dart sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (supply side). Berbagai inisiatif e-Government tidak akan ada gunariya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut: dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-Government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (demand side). Untuk itulah maka pemerintah harus benar--benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-Government apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (Manfaat) yang secara signifikan dirasakan, oleh masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep e-Government.
Perpacuan antara kegiatan elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah nexus atau pusat syaraf jaringan e-Government yang merupakan kunci sukses utama menjamin keberhasilan. Atau dengan kata lain, pengalaman memperhatikan bahwa jika elemen yang menjadi fokus sebuah pemerintah yang berusaha menerapkan konsep e­-Government berada di luar area tersebut (ketiga elemen pembentuk nexus) tersebut, maka probabilitas kegagalan proyek tersebut akan tinggi.
BAB IV
JENIS-JENIS PELAYANAN PADA E-GOVERNMENT

Dalam implementasinya dapat dllihat sedemikian beragam tipe palayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui e-Governrnent. Salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama :
Aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-Government yang ingin dibangun dan diterapkan; dan
Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.
Berdasarkan dua aspek di atas; maka jeni-jenis proyek e-Government dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu : Publish, Interact, dan Transact.

4.1. Publish
Jenis ini merupakan implementasi e-Government yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam.

4.2. Interact
Berbeda dengan kelas publish yang sifatnya pasif, pada kelas interact telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik sedangkan yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4.3 Transact
Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang brehubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak fainnya. Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik.
BAB V
EMPAT TIPE RELASI E-GOVERNMENT

5.1. Government to Citizens
Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan dari dibangunan aplikasi e-Government; bertipe G-to-C adalah untuk medekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahannya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut :
Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji ditahun-tahun tertnetu sehingya pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai.

5.2. Government to Business
Salah satu tugas utama dari sebuah pemeriniahan adalah mer,ibentuk sebuah lingkungan hisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Contoh dari aplikasi e-Government berjenis G-to-B ini adalah sebagaii berikut :
Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasi web menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet;

5.3. Government to Government
Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara­negara untuk saling berkomrInikasi secar alebih intens dari hari-ke hari. Berbagai penerapan e-Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal antara lain :
Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jendral untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air;
Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintahan setempat dengan bank-bank asing milik pemerintah di negara lain dimana pemerintah setempat menabung dan menanamkan uangnya;
Pengembangan suatu sistem basis data intelijen yang berfungsi untuk medeteksi mereka yang tidak boleh masuk atau keluar dan wilayah negara (cegah dan tangkal).

5.4. Government to Employees
Pada akhirnya aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayanan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakarr formal G-to-E ini salah satunya :
Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan, yang merupakan hak dari pegawai hak dari pegawal pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi hak­hak individualnya.