Penggunaan Internet telah mengubah pengunaan teknologi informasi. Di berbagai tempat di dunia, akses terhadap informasi menjadi lebih mudah dan murah dengan adanya media Internet ini. Pada mulanya akses kepada informasi dalam bentuk elektronik (electronic information) sangat sukar dan mahal. Orang harus menggunakan jaringan telekomunikasi dan komputer sendiri (private lines, value added network) yang harganya mahal.
Indonesia tidak berbeda dengan negara lain dimana Internet dan Teknologi Informasi mulai menjadi sesuatu hal yang penting. Di Indonesia penggunaan teknologi informasi yang berbasis elektronik ini lebih dikenal dengan istilah “Telematika”. Selain itu jaringan Internet juga sudah makin tersebar keberadaannya di Indonesia, sampai ke daerah. Namun masih belum jelas pemanfaatan dari Telematika di Indonesia. Penyedia Jasa Internet (PJI, Internet Service Provider / ISP) sudah mencapai lebih dari 100 buah, namun jumlah pengguna Internet di Indonesia diperkirakan masih belum mencapai dua (2) juta orang. Berbagai inisiatif sudah dijalankan, namun belum meningkatkan jumlah pengguna dalam angka yang berarti. Ada dugaan hal ini berkaitan dengan masalah kultur Indonesia. (Lihat “Bahan Bacaan”.)
Ada sebuah hipotesa bahwa pemanfaatan Telematika dapat meningkatkan daya saing yang akhirnya dapat membuat rakyat sejahtera. Hipotesa ini masih harus dibuktikan.
Sementara itu otonomi daerah merupakan sebuah fenomena yang muncul di Indonesia. Apakah pemanfaatan Telematika dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing Pemerintah Daerah? Adakah manfaat lain dari penerapan Telematika di Pemerintah Daerah?
Informasi dan Kesejahteraan
Banyak orang yang berpendapat bahwa kita harus meningkatkan pengguna komputer atau pengguna Internet di Indonesia. Terjadi kerancuan bahwa ini merupakan goal atau tujuan akhir. Sebetulnya tujuan akhir bukanlah peningkatan penggunaan komputer melainkan kesejahteraan (wealth) dari rakyat yang tercermin dalam kemampuan ekonomi dari negara tersebut. Penggunaan komputer dan Internet hanyalah merupakan wahana untuk mencapai tujuan tersebut. Tingkat literasi komputer kemudian dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur penggunaan wahana ini.
Kerangka hubungan antara kesejahteraan dan informasi dapat dilihat pada Gambar 1. Pada gambar ini terlihat bahwa tujuan akhir adalah kesejahteraan di bidang ekonomi. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut diperlukan adanya suatu kemampuan daya saing yang ditunjang oleh informasi, ilmu, knowledge, wisdom, sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan pasar. Untuk memenuhi kebutuhan informasi dibutuhkan adanya mekanisme akses terhadap informasi dan ketersediaan informasi.
Akses terhadap informasi membutuhkan ketersedian infrastruktur (telekomunikasi, listrik) dan perangkat (hardware dan software) serta penguasaan penggunaan komputer (literasi komputer). Yang termasuk ke dalam kategori perangkat keras (hardware) antara lain komputer, terminal, dan ponsel. Sementara perangkat lunak (software) termasuk operating system, aplikasi, dan database. Literasi komputer dibutuhkan karena mekanisme akses terhadap informasi elektronik ini membutuhkan penggunaan komputer.
Ketersediaan mekanisme akses terhadap informasi akan menjadi sia-sia apabila informasi itu sendiri tidak tersedia. Salah satu kesulitan yang ada saat ini adalah kurangnya informasi dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh jumlah situs Internet yang memberikan informasi pendidikan yang berbahasa Indonesia masih sedikit. Ketika kita mengajak anak-anak kita untuk menggunakan Internet, situs mana yang dapat mereka kunjungi? Untuk itulah saya membuat beberapa situs bahasa Indonesia, seperti situs “Ensiklomedia” yang dapat diakses melalui alamat
Gambar 1. Korelasi antara informasi dan kesejahteraan
Ketersediaan informasi terkait dengan jenis informasi yang dibutuhkan. Harus kita identifikasi kebutuhan primer manusia yang terkait dengan informasi. Jika kita analogikan, makan merupakan kebutuhan primer dari seorang manusia. Akan tetapi makanan masih harus disajikan sesuai dengan selera dari orang yang akan memakannya. Sebagai contoh, orang Indonesia lebih suka mengkonsumsi nasi untuk makan paginya (sarapan). Sementara itu orang Amerika lebih suka mengkonsumsi roti dan cereal untuk makan paginya. Untuk itu perlu diteliti kebutuhan primer informasi orang Indonesia dan juga kultur yang terkait. Sebagai contoh, orang Amerika lebih suka membaca dan menulis, sementara itu orang Indonesia lebih suka berkomunikasi secara verbal. Penyajian informasi perlu memperhatikan hal ini. Demikian pula klasifikasi dapat dilakukan dengan melihat taraf hidup dari penduduk setempat.
Tabel 1. Contoh jenis kebutuhan yang berhubungan dengan informasi
Jenis kebutuhan Keamanan Makan Kesehatan Pendidikan Hiburan
Primer Informasi tentang keamanan Harga sembako Info dokter, rumah sakit Daftar sekolah, beasiswa Ngobrol, chatting
Sekunder … … … … Karaoke
Gambar 2. Contoh tampilan halaman Ensiklomedia, http://ensiklomedia.insan.co.id
Peranan Pemerintah Daerah
Electronic Government (e-Government) mendapat sorotan karena dianggap dapat menjadi pemacu dari penggunaan Telematika. Dikaitkan dengan otonomi daerah, maka kita akan melihat bahwa peranan Telematika menjadi penting bagi Pemerintah Daerah. Berbagai aktivitas dari Pemerintah Daerah terkait dengan informasi. Contoh dari “komoditas informasi” antara lain:
• Sertifikat (akte kelahiran, tanah, dll.)
• Perijinan (perusahaan, dll.)
• Koordiniasi (antar departemen, biro, dengan Pemerintah Pusat, dsb.)
• Hubungan masyarakat (public relation, informasi tentang kemampuan daerah, investasi, dll.)
• dll.
Sama halnya dengan kebutuhan individual, maka perlu diteliti juga kebutuhan informasi yang terkait dengan Pemerintah. Dari kebutuhan informasi tersebut baru dapat kita diidentifikasi aplikasi yang terkait.
Aplikasi tidak semuanya membutuhkan transaksi. Banyak aplikasi yang sekedar memberikan jawaban terhadap pertanyaan (query). Namun jumlah dari pertanyaan dan jawaban ini bisa banyak sehingga dapat dilayani dengan menggunakan aplikasi Telematika, seperti dengan membuat situs web. Sebagai catatan, beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia sudah membuat situs web. Pada akhirnya, penggunaan Telematika ini dapat meningkatkan pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat, yang merupakan tugas utama dari Pemerintah.
Masih banyak kendala yang dihadapi dalam rangka mengimplementasikan atau mengaplikasikan Telematika pada Pemerintahan Daerah. Salah satu kendala utama yang ada di Indonesia adalah adanya keterbukaan atau transparansi. Tanpa adanya komitmen dari Pemerintah, maka penggunaan Telematika akan menjadi sia-sia.
Kendala lain yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) setempat yang dapat mendukung kegiatan bisnis, ekonomi, dan Pemerintahan Daerah. Masalah ini menjadi sensitif jika dikaitkan dengan masalah seputar prioritas terhadap “putra daerah”. Penerapan Telematika dapat membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan putra daerah dengan kemudahan mendapatkan informasi dari mana saja di seluruh dunia. Sebagian bantuan dan konsultasi dapat dilakukan melalui Internet tanpa perlu mendatangkan konsultan asing. Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka penerapan Telematika secara politis menjadi sangat penting.
APLIKASI KOMPUTER PEMANFAATAN E-GOVERNMENT DALAM PEMERINTAHAN
DEFINISI DAN MANFAAT UTAMA E-GOVERNMENT
Berbeda dengan definisi e-Commerce maupun e-Business yang cenderung universal, e-Government sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal :
Walaupun sebagai sebuah konsep e-Government memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda maka definisi dari ruang lingkup e-Government pun menjadi beraneka ragam;
Spektrum implementasi aplikasi e-Government sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi;
Pengertian dan penerapan e-Government disebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi dari negarayang bersangkutan dan
Visi, misi dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa.
Masalah definisi ini merupakan hal yang penting, karena akan menajdi bahasa seragam bagi para konseptor maupun praktisi yang berkepentingan dalam menyusun dan mengimpelementasikan e-Government di suatu negara. Terkadanag definsi yang terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh e-Government, sementara definisi yang terlampau luas dan mengembang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh e-Government.
Terlepas dari berbagai perbedaan yang ada, sebenarnya ada sebuah benag merah yang dapat ditarik dari kebhinekaan tersebut. Sebelum melakukan hal tersebut, ada baiknya terlebih dahulu bagaimana berbagai komunitas atau institusi didunia mendefiniskan e-Government.
1.2. Manfaat e-Government
Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-Government, yaitu masing-masing adalah :
Merupakan suafu mekanisme interaksi baru (modern), antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana
Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet): dengan tujuan
Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.
Secara jelas dua negara besar gang terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika dan dan Inggris melalui Al Gore dan bony Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Government bagi suatu negara, antara lain
Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara
Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance;
Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi. relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber¬sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan
Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada serta
Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-Government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualtiasa kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu. impementasinya di suatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah suatu kepemimpinandan kerangkan pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional.
BAB III
KONSEP DAN VISI E-GOVERNMENT
2.1. Pemicu Utama e-Government
melalui demonstrasi atau jalur-jalur lainnya. Dilihat dari sejarahnya, konsep e-Government berkembang karena
adanya 3(tiga) pemicu (driveis) utama, yaitu :
1.Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, civil society, good corporate governance; perdagangan bebas, pasar terbuka, dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin diasingkan dan pergaulan dunia. Daiam format ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap peranannya di dafam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi lebih berorientasi kepada eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah porgaulan global. Jika dahulu di dalam sebuah negara kekuasaan lebih berpusat pada sisi pemerintahan (supply side), sehingga tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya menjadi semakin tinggi (karena untuk dapat bergaul dengan mudahdan efektif dengan masyarakat negara lain, masyarakat di sebuah negara harus memiliki sebuah lingkungan yang kondusif dimana hal ini merupakan tanggungjawab pemerintah).
2.Kemajuan teknologi informasi (Komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan duni dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai negara di dunia dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara (mediasi} apapun. Tentu saja buah dari ternoiogi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di nnasa modern harus bersikap dalam melayani masyarakatnva, karena banyak aspek-aspekdan fungsi-fungsi pemerintah konvensional yang secara tidak langsung telah diambil alih oleh masyarakatnya sendiri (misalnya masalah pers, sosial, agama, pendidikan; kesehatan,dan lain sebagainya) karena adanya teknologi ini. Inilah alasan lain mengapa pemerintah bersangkutan dapat secara benar dan efektif rnereposisikan peranan dirinya.
3.Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Keintiman antara masyarakat (sebagai pelanggan) dengan petaku ekonomi (padagang, investor, perusahaan,dan lain-lain) telah membuat terbentunya sebuah standard pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Percepatan peningkatan kinerja di sektor swasta ini tidak diikuti dengan pecepatan yang sama di sektor publik, sehingga masyarakat dapat mehhat adanya kepincangan dalam standard kualitas pemberian pelayanan. Dengan kata lain, secara tidak langsung tuntutan masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin tinggi; bahkan jika terbukti terjadirya penyimpangan-penyimpanan dalam pengelolaan uang rakyat, masyarakat tidak segan-segan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah
Ketiga aspek di atas menyebabkan terjadinya tekanan dari masyarakat agar pernerintah memperbaiki kinerjanya secara signifikar; dengan cara memanfaatkan berbagai teknoiogi informasiyang ada. Negara Inggris misalnyamelihat perkawinan antara pemerintah dengan teknologi melahirkan sebuah konsep yang diistilahkan sebagai Electronic Service Delivery (ESD), yaitu bagaimana melalui media elektronik dan digital, pemerintah dapat menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakatnya. ESD ini kemudian berkembang dan menjadi cikal bakal e-Government, yaitu mekanisme dimana pemerintah menggunakan teknologi informasi (terutama internet) sebagai sarana Utamayang menghubungkan dirinya dengan para stakeholder, yaitu masyarak-at umum, kalangan industri, dan sektor publik lainnya.
2.2. Visi e-Government
Konsep e-Government ini berkembang di atas tiga kecenderungan yaitu:
Masyarakat bebas memilih bilamana dan darimana yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintahnya untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi yang diperlukan selama 24 hari sehari dan 7 hari seminggu (non-stop);
Untuk menjalankan mekanisme interaksi tersebut masyarakat dapat dan boleh memilih berbagai kanal akses (multiple channels), baik yancg sifatnya tradisional/konvensional maupun yang maupun yang paling modern, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta atau institusi non komersial lainnya; dan
Seperti layaknya konduktor dalam sebuah orkestra, pemerintah dalam hal ini berperan sebagai koordinator utarna yang memungkinkan berbagai hal yang diinginkan masyarakat tersebut terwujud artinya yang bersangkutan akan membuat sebuah:h suasana yang kondusif agar tercipta sebuah lingkungan penye!enggaraan pemerintahan seperti yang dicita-citakan rakyatnya tersebut.
Berdasarkan hal tersebut,maka selayaknya apabila sebuah negara memiliki visi e-Governmentnya masing-masing, sesuai dengan karakteristik dan cita-cita bangsanya.
Visi e-Government baik akan berdasarkan pada empat prinsip utama yaitu :
Prinsip pertama : Fokuslah pada perbaikan pelayaan pemerintahan kepada masyarakat. Karena bagitu selayaknya jenis pelayanan diberikan pemerintah kepada masyarakatnya, maka harus dipikirkan pelayanan mana saja yang menjadi prioritas.
Prinsip kedua : Bangunlah sebuah lingkungan yang kompetitif. Yang dimaksud dengan lingkungan yang kompetitif disini adalah bahwa misi untuk melayani masyarakat tidak hanya diserahkan, dibebani, atau menjadi hak dan tanggung jawab institusi publik (pemerintah) semata, tetapi sektor swasta dan non komersial diberikan pula kesempatan untuk melakukannya.
Prinsip ketiga : Berikan penghargaan pada inovasi,dan berilah ruang kesempatan bagi kesalahan.
Prinsip keempat: Tekanlah pada pencapaian organisasi.
ELEMEN SUKSES PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Menurut hasil kajian dan dan riset dari Harvard JFK School of Government untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah: Support, Capacity, dan Value.
3.1. Support
Elemen pertarna dan paling krusia! yang harus dimifiki oleh pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar--benar menerapkan konsep e-Goverment; bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip a-Government. Yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut :
Disepakatinya kerangka e-Government sebaaai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya.
Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informazi, dan lain-lain di setiap tataran pemerintahan.
Dibangunnya berbagai infrastruktur.
Struktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk pengembangkan e-Government; dan
Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, kontinyu. konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.
3.2. Capacity
Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian e-Government terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu :
Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
Ketersediaan infrastruktur teknologi inforrnasi yang menandai karena fasilias ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan peneranan konsep e-Government, dan
Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.
3.3. Value
Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dart sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (supply side). Berbagai inisiatif e-Government tidak akan ada gunariya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut: dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-Government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (demand side). Untuk itulah maka pemerintah harus benar--benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-Government apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (Manfaat) yang secara signifikan dirasakan, oleh masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep e-Government.
Perpacuan antara kegiatan elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah nexus atau pusat syaraf jaringan e-Government yang merupakan kunci sukses utama menjamin keberhasilan. Atau dengan kata lain, pengalaman memperhatikan bahwa jika elemen yang menjadi fokus sebuah pemerintah yang berusaha menerapkan konsep e¬-Government berada di luar area tersebut (ketiga elemen pembentuk nexus) tersebut, maka probabilitas kegagalan proyek tersebut akan tinggi.
JENIS-JENIS PELAYANAN PADA E-GOVERNMENT
Dalam implementasinya dapat dllihat sedemikian beragam tipe palayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui e-Governrnent. Salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama :
Aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-Government yang ingin dibangun dan diterapkan; dan
Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.
Berdasarkan dua aspek di atas; maka jeni-jenis proyek e-Government dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu : Publish, Interact, dan Transact.
4.1. Publish
Jenis ini merupakan implementasi e-Government yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam.
4.2. Interact
Berbeda dengan kelas publish yang sifatnya pasif, pada kelas interact telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik sedangkan yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4.3 Transact
Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang brehubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak fainnya. Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik.
BAB V
EMPAT TIPE RELASI E-GOVERNMENT
5.1. Government to Citizens
Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan dari dibangunan aplikasi e-Government; bertipe G-to-C adalah untuk medekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahannya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut :
Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji ditahun-tahun tertnetu sehingya pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai.
5.2. Government to Business
Salah satu tugas utama dari sebuah pemeriniahan adalah mer,ibentuk sebuah lingkungan hisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Contoh dari aplikasi e-Government berjenis G-to-B ini adalah sebagaii berikut :
Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasi web menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet;
5.3. Government to Government
Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara¬negara untuk saling berkomrInikasi secar alebih intens dari hari-ke hari. Berbagai penerapan e-Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal antara lain :
Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jendral untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air;
Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintahan setempat dengan bank-bank asing milik pemerintah di negara lain dimana pemerintah setempat menabung dan menanamkan uangnya;
Pengembangan suatu sistem basis data intelijen yang berfungsi untuk medeteksi mereka yang tidak boleh masuk atau keluar dan wilayah negara (cegah dan tangkal).
5.4. Government to Employees
Pada akhirnya aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayanan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakarr formal G-to-E ini salah satunya :
Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan, yang merupakan hak dari pegawai hak dari pegawal pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi hak¬hak individualnya.
APLIKASI KOMPUTER DI PEMERINTAHAN
Berikut ini adalah jenis –jenis aplikasi yang penting yang menunjang kegiatan-kegiatan pemerintahan secara langsung baik yang bersifat operasional maupun yang mengarah kepada terciptanya kebijakan-kebijakan dalam masalah kenegaraan,
• Aplikasi kepegawaian
Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) adalah badan yang mengadministrasikan seluruh data kepegawaian. Aplikasi pengolahan datanya meliputi : kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, penentuan masa pensiun.
• Aplikasi di pemerintahan daerah
Aplikasi komputer yang digunakan meliputi : bidang kependudukan (KTP), kepegawaian tingkat daerah, pajak-pajak daerah, perumahan dan lalu lintas.
• Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)
Dibandingkan dengan negara-negara maju, perkembangan aplikasi komputer dalam pemerintahan Indonesia tergolong lambat. Hal ini disebabkan karena :
• Biaya
• Sistem administrasi pemerintahan masih dalam proses pengembangan
Jadi, secara umum permasalahan yang timbul dengan adanya komputerisasi di pemerintahan belum cukup besar untuk dipermasalahkan secara nasional
Sedangkan di negara-negara maju, perkembagan aplikasi komputer dalam bidang pemerintahan berlangsung dengan cepat, sehingga komputerisasi mulai menimbulkan masalah di negara-negara tersebut.
PERKEMBANGAN APLIKASI KOMPUTER DALAM BIDANG PEMERINTAHAN DAN PERMASALAHANNYA (di Amerika Serikat)
Pengolahan data
Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membeli perangkat dan peralatan komputer yang menjadi tulang punggung pengolahan data pemerintahan
Sistem informasi raksasa
Tingkat pertumbuhan dalam penyimpanan informasi pada badan pemerintahan sangat tinggi begitu pula kemajuan pada bidang telekomunikasi. Hal ini mendorong diciptakannya sistem informasi ukuran raksasa yang melibatkan banyak basis data sekaligus.
Contoh :
• FEDWIRE (jaringan transfer data elektronik yang disediakan oleh federal reserve system)
• Sistem kartu kredit VISA
• American Express
• Sistem pengendalian lalu lintas udara dll...
Permasalahan yang timbul :
• Kerahasiaan dan kebebasan penggunaan informasi
• Peraturan penggunaan informasi
• Keamanan darimsistem informasi
• Keamanan transmisi data dengan enkripsi
• Ketergantungan pada ‘otomasi birokrasi’
• Jaminan dan hak penggunaan sistem informasi
• Penyusunan kebijakan untuk mengarahkan pengembangan selanjutnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar